Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat tingginya kemiskinan di Aceh sudah terjadi sejak tahun 2000
"Jadi so far, Provinsi Aceh tingkat kemiskinan sudah tinggi sejak tahun 2000," jelas Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Maliki kepada CNBC Indonesia, Kamis (18/2/2021).
Menurut Maliki ini disebabkan oleh jumlah penduduk Aceh yang lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera. Di samping itu, optimalisasi dari sumber daya masih rendah. Seperti kopi, yang sebenarnya sangat digemari oleh masyarakat dunia.
"Produk-produk masyarakat miskin rentan masih belum diolah sehingga (tidak) mempunyai daya jual yang lebih tinggi. Mungkin karena Medan masih menjadi pusat ekonomi di daerah itu," ujarnya.
"Hasil olahan rakyat, terutama kopi masih banyak didominasi oleh pasaran melalui Medan, Jadi kontrol harga masih belum optimal," kata Maliki melanjutkan.
Menurut Maliki, kebanyakan masyarakat penduduk Aceh juga lebih banyak memperhatikan investasi daripada untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.
"Orang Aceh lebih banyak memperhatikan investasi daripada pengeluaran untuk makanan dan sehari-hari. Inipun pasti akan mempengaruhi profil pengeluaran. Di mana kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pola makan dan kalori," tuturnya.
Dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang sudah digelontorkan oleh pemerintah sejak 2015-2020 Rp 47,6 triliun juga menurut Maliki belum dimanfaatkan secara baik.
"Mungkin nanti ke depan (dana otsus) bisa digunakan untuk meningkatkan akses pasar yang lebih independen. Dari pada harus lewat Medan, Sumatera Utara," tuturnya.
Untuk menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan di Aceh, Bappenas berencana untuk membuat beberapa uji coba yang akan segera diperluas di Aceh. Bappenas akan memulainya dengan merapikan data dengan melakukan uji coba registrasi sosial mendata seluruh penduduk di beberapa desa di Aceh.
Dalam menanggulangi kemiskinan di Aceh, Bappenas juga akan memperluas cakupan administrasi kependudukan, terutama cakupan akta lahir. Pasalnya masyarakat miskin rentan tidak memiliki memiliki akta lahir.
"Sistem pelayanan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun sanitasi air minum. Tata kelolanya sedang kami merapikan. Kami juga akan melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memberdayakan rakyat miskin melalui pemberdayaan sumber daya lokal, namanya keperantaraan," jelas Maliki.
0 komentar:
Posting Komentar